Ketidakstabilan harga sejumlah komoditas pangan terutama kenaikan harga selama Ramadhan dan menjelang lebaran merupakan persoalan kronis yang tidak pernah berhasil diatasi pemerintah.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, faktor utamanya karena kendali atas komoditas pangan, riilnya tidak ditangan pemerintah.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IV meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember menanggapi pertanyaan wartawan terkait melambungnya harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, daging, dan cabai menjelang lebaran.
Sebelumnya Menteri Perdagangan, menyebut pemerintah tidak bisa menjamin harga pangan akan turun.
Menurut Amin, tata niaga pangan yang buruk dan dikuasai segelintir ‘pemain’ merupakan akar permasalahan yang tidak secara serius diselesaikan pemerintah. Tata niaga komoditas pangan dikendalikan oleh mereka yang kerap disebut sebagai mafia pangan.
Komoditas beras misalnya, meskipun pemerintah sudah mengimpor beras secara besar-besaran, faktanya harga beras tetap saja mahal. Demikian juga dengan komoditas lainnya seperti gula, daging, dan bawang putih.
“Karena pasokan komoditas pangan dikuasai mafia, maka saat permintaan tinggi, sesuai hukum ekonomi harga pun dipastikan melambung tinggi,” bebernya.
Menurut Amin, reformasi tata niaga pangan itu bukan masalah mampu atau tidak. Namun mau atau tidak pemerintah lakukan Reformasi.
“Kalau iya, ayo dong fight tertibkan mafia pangan dan tata niaga pangan untuk menjamin terlayaninya kebutuhan perut rakyat,” tegasnya, Kamis (28/03/2024).
Komoditas pangan, lanjut Amin, merupakan komoditas strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan kebutuhan sehari-hari.
Karena itu penanganannya harus lintas sektoral. Dan kronisnya persoalan pangan menunjukkan betapa lemahnya koordinasi antar kementerian dan kondisi itu terus berulang. (Fendi)
