Anggota DPR RI Komisi VI Amin Ak dari Dapil IV Jawa Timur (Lumajang – Kembar)
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menanggapi, rencana pemerintah menerapkan pajak bea masuk impor dari China sebesar 200%, semestinya tidak bersifat umum atau diberlakukan pada semua jenis industri. Bea masuk sebesar 200% hanya perlu diberlakukan pada impor barang jadi yang menjadi kompetitor produk Indonesia seperti baja, elektronik, alas kaki, pakaian, dan tekstil.
DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Lumajang – Jember) menjelaskan adanya pertanyaan wartawan mengenai rencana penerapan tarif bea masuk 200% oleh pemerintah. Saat ini memang, kata Amin, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat telah menyebabkan Cina mengalami kelebihan produksi dan membanjiri pasar Indonesia dengan produk seperti elektronik, alas kaki, pakaian, baja, dan tekstil.
“Namun pemerintah perlu bersikap hati-hati dan selektif agar tidak mengganggu kegiatan sektor industri yang bahan bakunya diimpor dari China,” kata Amin. Jum’at (05/07/2024).
Industri seperti tekstil, pakaian, dan baja yang saat ini paling terancam dengan banjirnya produk China berharga murah. Karena itu, kata Amin, kebijakan yang diterapkan harus khusus untuk industri tersebut.
Setiap sektor industri memerlukan kebijakan atau pendekatan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan begitu saja karena kondisi dan iklim bisnisnya berbeda antara satu industri dengan yang lainnya.
DPR minta dari fraksi PKS tersebut mengingatkan, rencana kebijakan tersebut memang memiliki dampak positif, namun ada juga ekses yang ditimbulkan. Dampak positifnya, implementasi tarif 200% dapat mengurangi impor, sehingga transaksi pembayaran dengan dolar Amerika Serikat berkurang. Devisa juga tidak digunakan untuk membayar belanja impor tersebut. Selain itu pengenaan bea masuk tinggi bertujuan melindungi industri lokal dari persaingan produk impor.
Namun di sisi lain, bahan baku impor yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri mungkin akan sulit masuk ke Indonesia, sehingga kebutuhan industri akan bahan baku impor juga akan sulit dipenuhi. Jika impor bahan baku tidak dapat digantikan dengan bahan baku substitusi impor, industri bisa kesulitan berproduksi.
Selain itu perlu diantisipasi meningkatnya barang illegal yang masuk ke Indonesia jika kebijakan bea masuk 200% diberlakukan pada setiap jenis industri. Hal ini dapat menyebabkan industri dalam negeri kita mengalami keruntuhan jika barang-barang ilegal tersebut membanjiri pasar domestik.
“Kemungkinan adanya dampak seperti itu harus dipertimbangkan oleh Kemendag. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah siap dengan penegakan hukumnya jika kebijakan tersebut diterapkan,” tanya Amin.
Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi agar dampak negatif dapat diminimalisasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan, selain tarif bea masuk 200%. Keputusan harus mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang serta keseimbangan antara melindungi industri lokal dan memastikan pasokan bahan baku.
Sebagai contoh, pemerintah dapat mengatur kuota impor untuk barang tertentu untuk membatasi jumlah impor dan melindungi industri lokal. Pada saat bersamaan, memberikan insentif, seperti pemotongan pajak, kepada industri yang menggunakan bahan baku lokal sehingga bisa mendorong produksi dalam negeri. (Fendi)
